Bab II – UU nomor 12 tahun 2012 – Pendidikan Tinggi

UU nomor 12 tahun 2012

Bab II

Berikut UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 

Peraturan ➔ UU Nomor 12 tahun 2012 ➔ Bab II

BAB II

 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

 

Bagian Kesatu

 

Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan

 

Pendidikan Tinggi

 

Pasal 6

 

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

 

  1. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;

 

  1. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
  2. pengembangan . . .

 

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  8 –

 

  1. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;

 

  1. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;

 

  1. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas

 

Mahasiswa dalam pembelajaran;

 

  1. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;

 

  1. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;

 

  1. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;

 

  1. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan

 

  1. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

 

 

Pasal 7

 

(1)   Menteri  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan

 

Pendidikan Tinggi.

 

(2)   Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

 

(3)   Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

 

  1. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;

 

 

  1. penetapan . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  9 –

 

  1. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;

 

  1. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

 

  1. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;

 

  1. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;

 

  1. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;

 

  1. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan

 

Tinggi; dan

 

  1. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan

 

Tinggi.

 

(4)   Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(3)  diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

Bagian Kedua . . .

 

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 10 –

 

Bagian Kedua

 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

 

 

Paragraf 1

 

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan

 

Otonomi Keilmuan

 

 

Pasal 8

 

(1)   Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

 

(2)   Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

 

(3)   Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di

 

Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi

 

Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

 

 

Pasal 9

 

(1)   Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

 

 

 

 

 

(2)  Kebebasan . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  11 –

 

(2)   Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

 

(3)   Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas

 

Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

 

 

Paragraf 2

 

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

 

 

Pasal 10

 

(1)  Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

 

(2)  Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

  1. rumpun ilmu agama;

 

  1. rumpun ilmu humaniora;

 

  1. rumpun ilmu sosial;

 

  1. rumpun ilmu alam;

 

  1. rumpun ilmu formal; dan

 

  1. rumpun ilmu terapan.

 

(3)  Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui

 

Tridharma.

 

 

Paragraf  3 . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 12 –

 

Paragraf 3

 

Sivitas Akademika

 

Pasal 11

 

(1)   Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.

 

(2)  Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari

 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas

 

Pendidikan Tinggi.

 

(3)   Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

 

(4)   Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu

 

Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah.

 

(5)   Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

 

Pasal 12

 

(1)   Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada

 

Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

 

(2)  Dosen . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  13 –

 

(2)   Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

 

(3)   Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

 

 

Pasal 13

 

(1)   Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

 

(2)   Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

 

(3)   Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

 

(4)   Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.

 

(5)   Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

 

 

(6)  Mahasiswa . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  14 –

 

(6)   Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

 

 

Pasal 14

 

(1)   Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan.

 

(2)   Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

 

(3)   Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

 

 

Bagian Ketiga

 

Jenis Pendidikan Tinggi

 

 

Paragraf 1

 

Pendidikan Akademik

 

 

Pasal 15

 

(1)   Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

(2)   Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab Kementerian.

 

 

 

 

Paragraf 2 . . .

 

 

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 15 –

 

Paragraf 2

 

Pendidikan Vokasi

 

 

Pasal 16

 

(1)   Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

 

(2) Pendidikan   vokasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai

program

magister

terapan  atau

program

doktor

terapan.

 

 

 

 

 

(3)   Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian.

 

 

Paragraf 3

 

Pendidikan Profesi

 

 

Pasal 17

 

(1)   Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

 

(2)   Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Keempat . . .

 

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 16 –

 

Bagian Keempat

 

Program Pendidikan Tinggi

 

 

Paragraf 1

 

Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

 

 

Pasal 18

 

(1)   Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.

 

(2)   Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

 

(3)   Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.

 

(4)   Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.

 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 19

 

(1)   Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

 

 

 

(2)  Program . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 17 –

 

(2)  Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

 

(3)   Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

 

(4)   Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 20

 

(1)   Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu

 

Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

 

(2)   Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

 

(3)   Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

 

 

 

(4)  Lulusan  . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  18 –

 

(4)   Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.

 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam Peraturan Menteri.

 

Paragraf 2

 

Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

 

Pasal 21

 

(1)   Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.

 

(2)

Program

diploma

sebagaimana

dimaksud

pada

 

ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang

 

terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan

 

bidang keahliannya.

 

 

 

(3)

Program

diploma

sebagaimana

dimaksud

pada

 

ayat (2) terdiri atas program:

 

  1. diploma satu;

 

  1. diploma dua;

 

  1. diploma tiga; dan

 

  1. diploma empat atau sarjana terapan.

 

(4)  Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.

 

(5)   Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman.

 

 

(6)  Lulusan  . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  19 –

 

(6)   Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.

 

(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 22

 

(1)   Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

 

(2)   Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan

 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.

 

(3)   Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

 

(4)   Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.

 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 23

 

(1)   Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

 

 

(2)  Program  . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  20 –

 

(2)   Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.

 

(3)   Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

 

(4)   Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.

 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Paragraf 3

 

Program Profesi dan Program Spesialis

 

 

Pasal 24

 

(1)   Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

 

(2)   Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

 

(3)   Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.

 

 

 

 

(4)  Program  . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  21 –

 

(4)   Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang

 

sederajat  dengan  pengalaman  kerja  paling  singkat

 

2 (dua) tahun.

 

(5)   Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

 

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 25

 

(1)   Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

 

(2)

Program

spesialis

sebagaimana

dimaksud

pada

 

ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi

 

bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain,

 

LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung

 

jawab atas mutu layanan profesi.

 

 

(3)

Program

spesialis

sebagaimana

dimaksud

pada

 

ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.

 

(4)  Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

 

(5)   Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.

 

 

 

(6)  Ketentuan  . . .

 

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  22 –

 

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

Paragraf 4

 

Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

 

 

Pasal 26

 

(1)   Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

 

(2)   Gelar akademik terdiri atas:

 

  1. sarjana;

 

  1. magister; dan

 

  1. doktor.

 

(3)   Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.

 

(4)   Gelar vokasi terdiri atas:

 

  1. ahli pratama;

 

  1. ahli muda;

 

  1. ahli madya;

 

  1. sarjana terapan;

 

  1. magister terapan; dan

 

  1. doktor terapan.

 

(5)   Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

 

(6)   Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan

 

Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

 

(7)   Gelar profesi terdiri atas:

 

  1. profesi; dan

 

  1. spesialis.

 

 

 

(8)  Ketentuan  . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  23 –

 

(8)   Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 27

 

(1)   Selain  gelar  doktor  sebagaimana  dimaksud  dalam

 

Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan

 

Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

 

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 28

 

(1)   Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

 

(2)   Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

 

(3)    Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

 

  1. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

 

  1. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

 

(4)   Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

 

 

  1. Perguruan  . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  24 –

 

  1. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

 

  1. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

 

(5)   Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan

 

Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

 

(6)   Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara

 

Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

 

(7)   Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

 

 

Bagian Kelima

 

Kerangka Kualifikasi Nasional

 

 

Pasal 29

 

(1)   Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

 

(2)   Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

 

(3)   Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

 

 

Bagian Keenam . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 25 –

 

Bagian Keenam

 

Pendidikan Tinggi Keagamaan

 

 

Pasal 30

 

(1)   Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.

 

(2)   Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma’had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.

 

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Ketujuh

 

Pendidikan Jarak Jauh

 

 

Pasal 31

 

(1)   Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

 

(2)   Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

 

  1. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan

 

  1. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.

 

(3)    Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan

 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 

 

 

 

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

(4)  Ketentuan . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  26 –

 

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Kedelapan

 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

 

 

Pasal 32

 

(1)    Program Studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

 

(2)    Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus.

 

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

 

Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Kesembilan

 

Proses Pendidikan dan Pembelajaran

 

Paragraf 1

 

Program Studi

 

Pasal 33

 

(1)   Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.

 

 

(2)  Program . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  27 –

 

(2)   Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.

 

(3)   Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

 

(4)   Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

 

(5)   Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

 

(6)   Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

 

(7)   Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

 

(8)   Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam

 

Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 34

 

(1)   Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan

 

Tinggi setempat.

 

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Paragraf  2  . . .

 

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 28 –

 

Paragraf 2

 

Kurikulum

 

 

Pasal 35

 

(1)   Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

 

(2)   Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan

 

Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

 

(3)   Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

 

  1. agama;

 

  1. Pancasila;

 

  1. kewarganegaraan; dan

 

  1. bahasa Indonesia.

 

(4)   Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

 

(5)   Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

 

Pasal 36

 

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 

Paragraf  3  . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 29 –

 

Paragraf 3

 

Bahasa Pengantar

 

 

Pasal 37

 

(1)   Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

 

(2)   Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.

 

(3)   Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

 

 

Paragraf 4

 

Perpindahan dan Penyetaraan

 

 

Pasal 38

 

(1)   Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:

 

  1. Program Studi pada program Pendidikan yang sama;

 

  1. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau

 

  1. Perguruan Tinggi.

 

(2)   Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

 

Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 39

 

(1)   Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.

 

(2)   Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.

 

 

(3)  Ketentuan . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  30 –

 

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

 

Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 40

 

(1)   Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat mengikuti Pendidikan Tinggi di Indonesia setelah melalui penyetaraan.

 

(2)   Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan

 

Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Paragraf 5

 

Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana

 

 

Pasal 41

 

(1)   Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh

 

Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan.

 

(2)   Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa

 

Perguruan Tinggi.

 

(3)   Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

 

 

 

 

 

Paragraf  6 . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 31 –

 

Paragraf 6

 

Ijazah

 

 

Pasal 42

 

(1)   Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

 

(2)   Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

 

(3)   Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

 

(4)   Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara

 

Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

 

 

Paragraf 7

 

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

 

 

Pasal 43

 

(1)   Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(2)  Sertifikat . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  32 –

 

(2)   Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(3)   Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

 

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

 

Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 44

 

(1)   Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

 

(2)   Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

 

(3)   Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

 

(4)   Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

Bagian Kesepuluh. . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 33 –

 

Bagian Kesepuluh

 

Penelitian

 

 

Pasal 45

 

(1)   Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

 

(2)   Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

 

(3)   Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

 

 

Pasal 46

 

(1)   Hasil Penelitian bermanfaat untuk:

 

  1. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;

 

  1. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;

 

  1. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;

 

  1. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan

 

  1. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.

 

(2)   Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

 

 

(3)  Hasil . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  34 –

 

(3)   Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh

 

Pemerintah.

 

 

Bagian Kesebelas

 

Pengabdian Kepada Masyarakat

 

 

Pasal 47

 

(1)   Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan

 

Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

(2)   Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas

 

Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

 

(3)   Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas

 

Akademika.

 

(4)   Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

 

 

 

 

 

 

Bagian Keduabelas . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 35 –

 

Bagian Keduabelas

 

Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada

 

Masyarakat

 

 

Pasal 48

 

(1)   Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan

 

Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

 

(2)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat

 

Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

(3)   Perguruan  Tinggi  dapat  mendayagunakan  fasilitas

 

Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK.

 

(4)   Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang

 

Penelitian.

 

 

Bagian Ketigabelas

 

Pelaksanaan Tridharma

 

 

Pasal 49

 

(1)   Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program Pendidikan Tinggi.

 

(2)   Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

 

Menteri.

 

Bagian Keempatbelas . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 36 –

 

Bagian Keempatbelas

 

Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi

 

 

Pasal 50

 

(1)    Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

 

(2)  Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

 

(3)  Kerja    sama    internasional    mencakup    bidang

 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

 

(4)  Kerja   sama   internasional   dalam   pengembangan

 

Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:

 

  1. hubungan  antara  lembaga  Pendidikan  Tinggi  di

 

Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;

 

  1. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan

 

  1. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

 

(5)   Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menter