Bab III – UU nomor 12 tahun 2012 – Pendidikan Tinggi

UU nomor 12 tahun 2012

Bab III

Berikut UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 

Peraturan ➔ UU Nomor 12 tahun 2012 ➔ Bab III

BAB III

 

PENJAMINAN MUTU

 

 

Bagian Kesatu

 

Sistem Penjaminan Mutu

 

 

Pasal 51

 

(1)   Pendidikan   Tinggi   yang   bermutu   merupakan

 

Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.

 

(2)   Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

 

 

Pasal 52

 

(1)   Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu

 

Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

 

(2)  Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar

 

Pendidikan Tinggi.

 

(3)   Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 

(4)   Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

 

 

 

 

Pasal 53 . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 38 –

 

Pasal 53

 

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

 

  1. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan

 

  1. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

 

 

Bagian Kedua

 

Standar Pendidikan Tinggi

 

 

Pasal 54

 

(1)   Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

 

  1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan

 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

 

  1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada

 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 

(2)   Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

 

(3)   Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

 

(4)   Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 

 

DISTRIBUSI II

(5) Dalam . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  39 –

 

(5)   Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 

(6)   Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.

 

(7)   Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.

 

(8)   Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Ketiga

 

Akreditasi

 

 

Pasal 55

 

(1)   Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan

 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 

(2)   Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program

 

Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 

(3)   Pemerintah  membentuk  Badan  Akreditasi  Nasional

 

Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

 

(4)   Akreditasi  Perguruan  Tinggi  dilakukan  oleh  Badan

 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

 

(5)   Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

 

(6)   Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

 

 

DISTRIBUSI II

(7)  Lembaga . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  40 –

 

(7)   Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

 

(8)   Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Keempat

 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

 

 

Pasal 56

 

(1)   Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.

 

(2)    Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

 

  1. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

 

  1. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan

 

  1. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

 

(3)   Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.

 

 

(4)  Penyelenggara . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  41 –

 

(4)   Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

 

 

Bagian Kelima

 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

 

 

Pasal 57

 

(1)   Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan

 

Pendidikan Tinggi.

 

(2)   Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

 

(3)   Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

 

(4)   Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).