Bab IV – UU nomor 12 tahun 2012 – Pendidikan Tinggi

UU nomor 12 tahun 2012

Bab IV

Berikut UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 

Peraturan ➔ UU Nomor 12 tahun 2012 ➔ Bab IV

BAB IV

PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi

Pasal 58

(1)   Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai:

  1. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
  2. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
  3. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  4. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
  5. pusat pengembangan peradaban bangsa.

(2)   Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statutaPerguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 59

(1)   Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas:

  1. universitas;
  2. institut;
  3. sekolah tinggi;
  4. politeknik;
  5. akademi; dan
  6. akademi komunitas.

(2)   Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(3)   Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4)   Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(5)   Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(6)   Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

(7)   Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 60

(1)   PTN didirikan oleh Pemerintah.

(2)   PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

(3)   Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

(5)   Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.

(6)   Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi

Pasal 61

(1)   Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.

(2)   Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

  1. penyusun kebijakan;
  2. pelaksana akademik;
  3. pengawas dan penjaminan mutu;
  4. penunjang akademik  atau sumber belajar; dan
  5. pelaksana administrasi atau tata usaha.

(3)   Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima

Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 62

(1)   Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

(2)   Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.

(3)   Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 63

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

  1. akuntabilitas;
  2. transparansi;
  3. nirlaba;
  4. penjaminan mutu; dan
  5. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64

(1)   Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

(2)   Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.

(3)   Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

  1. organisasi;
  2. keuangan;
  3. kemahasiswaan;
  4. ketenagaan; dan
  5. sarana prasarana.

Pasal 65

(1)   Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

(2)   PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)   PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:

  1. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
  2. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
  3. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
  4. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
  5. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;
  6. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
  7. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

(4)   Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.

(5)   Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1)   Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2)   Statuta   PTN   badan   hukum   ditetapkan   dengan Peraturan Pemerintah.

(3)   Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

Pasal 67

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Ketenagaan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 69

(1)   Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:

  1. Dosen; dan
  2. tenaga kependidikan.

(2)   Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.

(3)   Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1)   Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)   Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   Menteri dapat menugasi Dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PTN untuk peningkatan mutu Pendidikan Tinggi.

(5)   Pemerintah memberikan insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

(1)   Pemimpin PTN dapat mengangkat Dosen tetap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas persetujuan Pemerintah.

(2)   PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)   Pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Jenjang Jabatan Akademik

Pasal 72

(1)       Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(2)       Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi.

(3)       Dosen  yang  telah  memiliki  pengalaman  kerja  10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.

(4)       Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.

(5)       Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.

(6)       Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Kemahasiswaan

Paragraf 1

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 73

(1)   Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.

(2)   Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.

(3)  Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.

(4)   Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

(5)   Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

(6)   Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.

(7)   Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   penerimaan Mahasiswa  baru  PTN  secara  nasional  diatur  dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74

(4)    PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

(5)    Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.

 

Pasal 75

(1)   Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.

(2)   Penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

  1. kualifikasi akademik;
  2. Program Studi;
  3. jumlah Mahasiswa; dan
  4. lokasi Perguruan Tinggi.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 76

(1)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

(2)   Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:

  1. beasiswa  kepada Mahasiswa berprestasi;
  2. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
  3. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

 

(3)   Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

(4)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemenuhan  hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 77

(1)   Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.

(2)   Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:

  1. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
  2. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
  3. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
  4. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3)   Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.

(4)   Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(5)   Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Bagian Kedelapan

Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Pasal 78

(1)   Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas:

  1. akuntabilitas akademik; dan
  2. akuntabilitas nonakademik.

(2)   Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3)   Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.

(4)   Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi dipublikasikan kepada Masyarakat.

(5)   Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

(1)   Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.

(2)   Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi Pendidikan Tinggi.

(3)   Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan Tinggi.

(4)   Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas Akademika.

(5)   Pemerintah mengembangkan jejaring antar Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pola Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 80

(1)   Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat unggulan pada Perguruan Tinggi.

(2)    Pemerintah  mengembangkan  paling  sedikit  1  (satu) PTN berbentuk universitas, institut, dan/atau politeknik di setiap provinsi.

(3)    PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berbasis Tridharma sesuai dengan potensi unggulan daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

Pasal 81

(1)   Pemerintah bersama Pemerintah Daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan.

(2)   Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri.