Bab V

UU nomor 12 tahun 2012

Bab V

Berikut UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 

Peraturan ➔ UU Nomor 12 tahun 2012 ➔ Bab V

BAB V

 

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

 

 

Bagian Kesatu

 

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi

 

 

Pasal 83

 

(1)   Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

 

Belanja Negara.

 

(2)   Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

Pasal 84

 

(1)   Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.

 

(2)   Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:

 

 

  1. hibah . . .

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 57 –

 

  1. hibah;

 

  1. wakaf;

 

  1. zakat;

 

  1. persembahan kasih;

 

  1. kolekte;

 

  1. dana punia;

 

  1. sumbangan individu dan/atau perusahaan;

 

  1. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau

 

  1. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 85

 

(1)   Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.

 

(2)   Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

 

 

Pasal 86

 

(1)   Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.

 

(2)   Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Pasal 87 . . .

 

 

 

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 58 –

 

Pasal 87

 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan

 

Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian Kedua

 

Pembiayaan dan Pengalokasian

 

 

Pasal 88

 

(1)   Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:

 

  1. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

 

  1. jenis Program Studi; dan

 

  1. indeks kemahalan wilayah.

 

(2)   Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran

 

Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.

 

(3)   Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh

 

Mahasiswa.

 

(4)   Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 89 . . .

DISTRIBUSI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 59 –

 

Pasal 89

 

(1)   Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:

 

  1. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;

 

  1. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan

 

  1. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.

 

(2)   Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(3)   Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan

 

Peraturan Pemerintah.

 

(6)   Dana   Pendidikan   Tinggi   yang   bersumber   dari

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.

 

(7)   Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.

 

(8)   Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

 

(9)   Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.